IFC Edukasi Sistem Pelaporan Informasi Kredit UMKM di Indonesia

IFC Edukasi Sistem Pelaporan Informasi Kredit UMKM di Indonesia

SHARE:

5 Kiat Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha
4 Alternatif Sumber Dana Bagi Pengusaha
Sebelum Meminjam Modal Bisnis dari Fintech Perhatikan 4 Hal Ini

MODAL UKMInternasional Finance Corporation (IFC) dan Puskopsyah DIY menggelar agenda acara workshop pada hari Kamis, 13 September 2018. Acara Workshop yang mengangkat tema “ Sistem Pelaporan Informasi Kredit UMKM “ berlangsung di HOM Preimere Yogyakarta, Jl. Ipda Tut Harsono No.24 Yogyakarta.

Acara berlangsung mulai pukul 08.30 sampai 16.30 WIB. Workshop ini dihadiri oleh Muhammad Ridwan, SE, M.Ag sebagai Ketua Puskopsyah DIY, Muhammad Nazirwan perwakilan dari IFC, Nita perwakilan dari KBIJ dan Sultoni M Rifai sebagai Kabag Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Acara workshop dihadiri oleh para Anggota Puskopsyah DIY, Pengurus Koperas Kredit DIY, Pengurus Koperasi Unit Desa DIY, termasuk salah satu CEO Modal UKM.

Workshop kali ini diawali dengan pidato pembukaan mulai dari Ketua Puskopsyah DIY, Senior Financial Specialist (IFC) , dan yang terakhir dilanjut pidato pembukaan  dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Secara keseluruhan melalui workshop ini peserta jadi tahu, bahwa Sistem Pelaporan Informasi Kredit adalah suatu mekanisme pengumpulan informasi fasilitas kredit nasabah (perorangan dan badan) yang tercatat pada portofolio lembaga keuangan (bank dan non bank).

 

Pembukaan Workshop Sistem Pelaporan Kredit UMKM di Indonesia

“Lembaga yang mengumpulkan dan mengelola informasi kredit disebut biro kredit, baik yang dikelola oleh pemerintah (Public Credit Registry) atau oleh swasta (Private Credit Biro)”. Ujar Mohamad Nazirwan, Senior Financial Specialist (IFC) saat menyampaikan materinya, Kamis (13/09).

“Dari kegiatan workshop ini, kita akan mengetahui bagaimana mekanisme, manfaat dan prinsip dari sistem pelaporan informasi kredit secara menyeluruh”, imbuhnya lagi.

Saat ini di Indonesia sistem pelaporan informasi kredit dibagi menjadi 2, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan pelaporan informasi kredit yang dikelola oleh OJK. Informasi Debitur (IDEB) sebagai pengganti SID (BI-Checking) yang beroperasi mulai Januari 2018 kemarin. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) merupakan pelaporan informasi kredit yang dikelola oleh swasta (Private Credit Bureau) mulai operasi sejak pertengahan 2017 oleh KBIJ dan PBK.

Baca Juga : UMKM Tidak Hanya Butuh Modal Usaha, Tetapi Juga …

Selanjutnya, selaku perwakilan KBIJ (Kredit Biro Indonesia Jaya), Nita akan menjelaskan tentang Pengenalan dan Bimbingan Akses Informasi Perkreditan UMKM di Indonesia. PT. Kredit Biro Indonesia Jaya juga sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang sah di Indonesia.

Untuk mengakses LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dapat melalui 4 cara, pertama melalui Web, sebagai pengecekan manual melalui web browser. Kedua FTS, metode enquiry bulk untuk melakukan pengecekan lebih dari 1 debitur pada saat bersamaan. Ketiga B2B, real time enquiry terintegrasi pada sistem LOS. Terakhir, XML raw data output membuat institusi dapat melakukan analisa internal dan lain-lain.

“Sebagai LPIP, kami akan memberikan laporan debitur yang selalu dapat diakses, prinsip satu laporan (No eye-balling) yaitu memungkinkan anggota untuk memproses ulang informasi yang diberikan KBIJ untuk melakukan analisis internal, memproses input data satu kali (akses melalui web), akses penggunaan dapat di konstumisasi, dan akan memberikan layout kredit yang simple”. Ujar Nita perwakilan dari KBIJ sekaligus yang menutup acara worksop hari ini.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0